Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar berfoto dengan jajaran Eselon I beberapa kementerian di Gedung DPR. Foto: Erman/jk

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menyatakan, unci utama keberhasilan pembangunan di desa adalah terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia prihatin bahwa dari 800 ribu kepala desa di seluruh Indonesia, baru sekitar 25 persen saja yang sudah mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan Dana Desa.

“Saya pikir SDM adalah kata kuncinya agar desa menjadi maju, mandiri dan sejahtera. Ini juga menjadi catatan fraksi dan BAKN untuk mendorong hal itu,” ujar Willgo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RPD) BAKN DPR RI dengan Eselon I beberapa kementerian yang bersinggungan langsung dengan program Dana Desa serta Forum Kades se-Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Saat membacakan keputusan rapat, Willgo mengatakan BAKN akan mendorong Pemerintah agar mekanisme penyaluran dan realisasi penyerapan dana desa lebih optimal dengan mengedepankan anggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendamping desa, sehingga manfaat dana desa dapat segera dirasakan.

“BAKN akan mendorong pemerintah untuk bersinergi dalam melakukan konsolidasi regulasi diantara kementerian terkait yang mengatur tentang pengelolaan dan penyaluran dana desa, sehingga kendala-kendala dalam penyaluran dana desa dapat diatasi,” tambah legislator dapil Nusa Tenggara Barat itu.

Kemudian, BAKN juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar sistem informasi keuangan desa (Siskudes) mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan lebih optimal, mudah dipahami, akuntabel, dan transparan. Juga akan mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat desa.

Selanjutnya, BAKN mendorong agar aparat pengawasan intern di jajaran Pemerintah Daerah termasuk Camat untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa. “Serta mendorong kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat lebih transparan dan akuntabel,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Turut hadir dalam RDP tersebut Wakil Ketua BAKN DPR RI Andi Achmad Dara dari Fraksi Partai Golkar, dan Anggota BAKN DPR RI diantaranya Bachruddin Nasori (F-PKB), Sartono (F-Demokrat), serta Junaidi Auly (F-PKS). (pp/sf)